Sumenep, Jatim|suaranasionalnews.co.id – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep gelar ‘Ngopi Bareng Media’, guna sosialisasikan mekanisme pengelolaan anggaran publikasi pemerintah di TA. 2026, di Aula Kantor Diskominfo. Rabu, 10/12/2025.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Polres Sumenep, Kejaksaan Negeri Sumenep, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah insan pers dan pelaku industri media lokal juga turut hadir untuk mengikuti pemaparan dan dialog terbuka terkait penerapan sistem baru tersebut.
Kepala Diskominfo Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi, menjelaskan, kedepannya untuk belanja publikasi pemerintah daerah akan berbasis e-katalog, mengikuti kebijakan nasional, tetapi juga merupakan upaya memperkuat prinsip transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publikasi pemerintah daerah.
“Belanja publikasi melalui e-katalog menjadi bagian dari kebijakan nasional untuk menata ulang proses pengadaan agar lebih terbuka dan terstandar,” ujarnya.
Indra menambahkan, mekanisme ini akan memudahkan OPD dalam memilih layanan media sesuai kebutuhan sekaligus menekan potensi penyimpangan anggaran. Media yang terdaftar dalam e-katalog juga telah melalui tahapan verifikasi, sehingga proses kerja sama lebih jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pihaknya berkomitmen akan memberikan pendampingan kepada OPD dan media lokal yang beradaptasi dengan sistem baru tersebut. Dengan demikian, pola kerja sama pemerintah daerah dan perusahaan media ke depan diharapkan semakin profesional dan sesuai regulasi.
“Mekanisme ini kami harapkan mampu meningkatkan kualitas kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan media, sekaligus menghadirkan tata kelola informasi publik yang lebih profesional,” tegasnya.
Melalui sosialisasi “Ngopi Bareng Media” ini, Diskominfo Sumenep menegaskan komitmennya dalam menerapkan praktik pengadaan modern untuk mengoptimalkan anggaran publikasi pada tahun 2026. Sejumlah dialog dan aspirasi dari peserta menjadi masukan penting bagi pemerintah daerah dalam merumuskan langkah strategis ke depan. (Tiem)
