Banyuwangi, Jatim | suaranasionalnews.co.id – Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, yang menegaskan tidak ada pungutan liar di SMA, SMK, dan SLB di bawah kewenangan Pemprov Jatim, menuai kritik dari kalangan aktivis muda.
Aries sebelumnya menegaskan, pihak sekolah tidak boleh melakukan pungutan liar atau pemaksaan dalam bentuk apapun terhadap peserta didik maupun wali murid.
“Sehingga bisa dipastikan tidak ada pungutan liar atau pemaksaan dalam bentuk apa pun kepada peserta didik atau orang tua atau wali murid, tanpa melalui rapat bersama sekolah dan komite yang menjadi keputusan bersama,” ujarnya di Surabaya.
Namun, pernyataan itu membuat geram Aktivis Muda asal Banyuwangi, Ari Bagus Pranata. Ia menilai klaim Kepala Dinas tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
“Kepala dinas jangan hanya bertanya kepada Kepala Cabang Dinas Provinsi saja, pasti jawabannya selalu baik-baik. Silakan turun langsung dan investigasi ke rumah wali murid, tanya kepada mereka nanti akan tahu bagaimana keluhan mereka,” tegas Ari, Selasa, (26/08/2025).
Ari mengungkapkan, praktik pungutan berkedok sumbangan masih terjadi di sejumlah sekolah. Mulai dari uang gedung, uang komite, hingga kewajiban membuat surat pernyataan bagi wali murid. “Katanya sumbangan, tapi kenapa seolah dipatok nominalnya, ada batas waktunya, bahkan wali murid yang tidak mampu pun masih disuruh membuat surat keterangan tidak mampu. Kalau benar sukarela, seharusnya tidak begitu,” kritiknya.
Ia mempertanyakan, apakah sumbangan yang dipukul rata dan ditagihkan setiap bulan dengan nominal sama untuk semua siswa bisa dikategorikan sebagai sumbangan atau justru pungutan. “Nominalnya setiap murid sama, ada batas waktunya, dan dibayar setiap bulan. Itu sumbangan atau pungutan?” ujarnya.
Ari berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur benar-benar konsisten dalam menyelenggarakan pendidikan gratis tanpa membebani wali murid. Ia bahkan mendorong Gubernur Jatim untuk mengeluarkan regulasi tegas dalam memberantas praktik pungli di sekolah.
“Saya harap pendidikan di Jawa Timur benar-benar gratis, bukan dijadikan ajang bisnis,” pungkasnya. (Hry)
